Socio Article

* Oleh : Randy Prima Alumni Jurusan Akuntansi FE UMM Pendidikan merupakan komponen penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang wajib diikuti jika ingin menyongsong masa depan yang cerah. Tanpa dibekali pendidikan, seseorang tidak akan mampu beradaptasi dengan masyarakat lainnya. Pendidikan sendiri tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal seperti sekolah ataupun jenis lembaga yang diakui oleh pemerintah, tetapi dapat diperoleh dari pendidikan non formal, seperti dari lingkungan keluarga atau masyarakat. Selama ini sebagian masyarakat kita menganggap bahwa seseorang dikatakan berpendidikan jika telah menyelesaikan studinya di sekolah formal. Sehingga, tidak sedikit masyarakat memosisikan sekolah sebagai nomor wahid yang harus didahulukan. Berbagai upaya pun dilakukan agar anaknya bisa mengenyam bangku pendidikan. Tidak jarang orang tua, memaksakan anaknya untuk bersekolah hingga stud...

Oleh:Randy Prima Aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat, LABraK Pasuruan Cukup menarik membaca berita di Radar Bromo, Minggu 29 Januari 2012 yang berjudul 99 Persen Pabrik Langgar UU. Itu artinya hanya satu persen di Kabupaten Pasuruan yang bisa dikatakan taat terhadap peraturan pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 05 tahun 1984, tentang Perindustrian, setiap badan usaha/ perusahaan wajib melaporkan perkembangannya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Jika merujuk pada data tahun 2010 jumlah perusahaan kecil, menengah dan besar berjumlah 1.876, secara matematis dapat disimpulkan bahwa jumlah perusahaan yang patuh terhadap UU kurang lebih sekitar 18-19 perusahaan saja. Selanjutnya, pertanyaan yang mungkin muncul adalah, Pertama  bagaimana hal ini bisa terjadi? Kedua, apa solusi yang tepat untuk menuntaskan permasalahan ini, sehingga pemilik badan usaha/ perusahaan secara sadar melaporkan perkembangan usaha mereka? Ketiga, perlukah reward and punishment diter...

*Oleh : Randy Prima Tinggal di randy.herlambang@gmail.com Pemilu merupakan wadah demokrasi bagi rakyat untuk menyampikan aspirasi politiknya untuk memilih pemimpin yang diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pemilu sendiri bisa dijadikan sebagai salah satu indikator atau tolok ukur pelaksanaan demokrasi sebuah negara. Pileg (pemilihan legislatif) 2014 kurang dari sepekan, artinya seluruh partisipan (caleg) akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendongkrak “popularitas” nya agar lebih dikenal masyarakat. Menjelang masa tenang, partai politik begitu intens berkampanye baik melalui media cetak maupun elektronik, lengkap dengan kader partai yang akan maju sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) periode 2014-2019. Begitu “semangat” nya parpol peserta pemilu, sampai-sampai harus melanggar batas tayangan iklan berkampanye ditelevisi. Seperti yang diberitakan Jawa Pos (29/3), empat parpol tersebut meliputi, sa...

*Oleh : Randy Prima Alumni Universitas Muhammadiyah Malang Tanggal 25 April diperingati sebagai hari Otonomi Daerah (Otoda), tahun ini genap delapan belas tahun pelaksanaan Otoda, artinya 18 tahun sudah seluruh daerah di Indonesia dituntut untuk mandiri dalam mengelola kekayaan (potensi) daerah masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti diketahui sejak dikeluarkannya Undang-undang No 22 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiscal merupakan era baru bagi daerah untuk mengelola daerah masing-masing, baik mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/ kota, hingga desa. Dalam perkembangannya kebijakan/ policy tersebut diperbarui dengan di-sah-kannya UU No 32  dan 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi berarti daerah diberi kebebasan untuk mengelola secara maksimal sumberdaya yang dimiliki. Tujuan otonomi daerah sendiri adal...

Oleh : Randy Prima Herlambang Tinggal di randy.herlambang@gmail.com “Pemilihan Umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira…dibawah Undang-undang Dasar ’45 kita menuju ke pemilihan umum” Sepenggal mars Pemilu yang mungkin bagi sebagian orang cukup familiar terdengar selama kepemimpinan Alm. Mantan Presiden Republik  Indonesia (Purn) Jenderal H.M Soeharto pada masa Orde Baru. Lagu ini begitu populer menjelang berlangsungnya pemilihan umum. Hampir seluruh media elektronik seperti radio dan stasiun televisi memutar lagu ini, tujuannya tak lain adalah melakukan sosialiasasi terhadap masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam gelaran nasional, pemilihan umum. Tampaknya “jingle” saat ini kurang digandrungi oleh penyelenggara pemilu (red : KPU), kini sosialisasi pemilu lebih banyak melalui iklan layanan masyarakat untuk mengajak berpartisipasi dalam Pemilu. Bukan hanya itu, banner pun tersebar hampir keseluruh pelosok  untuk menyosialisasikan gawe nasional ini, yang...

Oleh : Randy Prima Cukup menarik membaca Jawa Pos, Senin tanggal 22 Februari 2016 yang berjudul “Kantong Plastik Tak Gratis Lagi”. Artinya setiap konsumen wajib mengeluarkan dana “lebih”, pasalnya Pemerintah telah menerapkan uji coba kantong plastik berbayar dibeberapa daerah ditanah air. Ya, tepat hari minggu tanggal 21 Februari 2016 diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Di Ibukota Jakarta, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berbaur dengan masyarakat dalam gelaran car free day untuk menyosialisasikan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Dan dibeberapa  daerah di Indonesia bahkan secara serentak mengadakan acara untuk memperingati sekaligus mengampanyekan betapa sampah menjadi masalah serius dimasyarakat kita. Berbagai kegiatan gotong royong mengumpulkan sampah disepanjang jalan secara massal hingga bersih-bersih sungai menjadi “symbol” perayaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).  Seperti yang kita ketahui bersama, perayaan HPSN sendiri bermul...